Kegiatan Dinas tak Berpayung Hukum, Bisa Diobok-obok APH

NGAMPRAH– Kepala Seksi pada Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah, Jimmy Revido mengatakan, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) yang dikeluarkan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), bukan untuk menjerumuskan penyelenggaraan pemerintah daerah. Melainkan, agar penyelenggaraan pemerintahan lebih aman dan nyaman. “Contohnya, jika SIPD ini berjalan kami tidak perlu repot-repot minta realisasi belanja pegawai ke dinas kepegawaian. Cukup dibuka dari kantor kami tahu berapa alokasi, realisasi belanja pegawai di Kabupaten Bandung Barat,” ujar Jimmy saat menjadi nara sumber soialisasi SIPD di hadapan 50 anggota DPRD KBB yang difasilitasi oleh Bappeda KBB, Hotel Karangsetra Bandung, Kamis (30/1/2020).

Jimmy menyebutkan, pengelolaan keuangan daerah sangat penting. Namun, jika sudah dilanggar, lanjut Jimmy, ditataran perancanaan dan pelaksanaannya sudah pasti akan salah. “Jadi jangan takut untuk menggunakan anggaran jika perancanaan dan pelaksanaannya benar,” tegasnya.

Salah satu contohnya lagi, kata Jimmy, di DPRD KBB ada kegiatan program legislasi bisa dilaksanakan sepanjang ada dasar hukum. “Jadi jangan takut ada temuan sepanjang dilaksanakan dengan baik, nyata. Kalau ada dasar hukumnya itu wajib jangan pernah ragu untuk melaksanakannya,” ungkapnya.

Tetapi sebaliknya, sebut Jimmy, jika ada larangnya tidak untuk melaksanakan dan menganggarkan jangan dipaksakan. “Itu sudah pasti akan diobok-obok oleh teman-teman (APH) aparat penegak hukum karena sudah dilarang kok tetap dilaksanakan,” katanya.

Jimmny juga mengingatkan, dengan kegiatan yang sifatnya meragukan agar tidak melaksanakannya. “Kalau dilaksanakan pasti harus mengembalikan uang dan akan menjadi potensi temuan aparat penegak hukum juga,” tuturnya.

Tentunya, kata Jimmy, penggunaan Anggaran Pendapatan Balanja Daerah (APBD), harus sesuai dengan kebutuhan. Dia mencontoh, salah satu SKPD punya anggaran Rp 7 miliar atau lebih, itu mesti direncanakan sesuai dengan kebutuhan. “Itu berdasarkan Undang-Undang No 17 Tahun 2003 tentang keeuangan negara harus seseuai dengan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) tahun berjalan, jadi jangan melenceng,” pungkasnya. (wie)

Editor M Bowie

Copyright secured by Digiprove