By:
On:
In: Ngamprah

NGAMPRAH- Dinas Kependukukan dan Catatan Sipil KBB tengah galau saat ini. Bagaimana tidak, server konsolidasi untuk akses pembuatan KTP elektronik (e-KTP) terbakar. Imbasnya, pelayanan seperti e-KTP, cek sidik cari tidak bisa terlayani dalam waktu yang tidak bisa ditentukan. “Keganggu lagian parem wae lampu sampai saat konsolidasi pusat sedang bermasalah berakibatContinue Reading

By:
On:
In: Batujajar

BATUJAJAR- Akibat drainase buruk, Jalan Raya Batujajar tepatnya di dekat pom bensin Batujajar disergap banjir cileuncang. Banjir tersebut hingga meluber ke jalan sebatas mata kaki. Akibatnya, kamacetan arus lalu lintas tidak bisa dihindari. Bahkan pengendara motor memilih menepi menghindari banjir, dengan cara mendorong motornya. Arus lalu lintas tersendat. Kendaraan harusContinue Reading

By:
On:
In: Padalarang

PADALARANG-Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (DPPKAD), Asep Sodikin meminta, penundaan pembangunan gedung DPRD KBB di tahun ini jangan dibesar-besarkan. “Gak usah jadi permasalahan, itulah demokrasi ketika Hanura tidak setuju tapi yang lain setuju,” ujarnya ditemui disela pembahasan anggaran Hotel Permata Bandung, Kamis (16/11/2017). Asep mengatakan, tentunya pembangunanContinue Reading

By:
On:
In: Padalarang

PADALARANG-Badan Pemgawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Barat mewarning anggota panwascam kota/kabupaten. Melalui surat yang dikeluarkan pada 7 November 2917 No 348/bawaslu-JB/KP.01.00/XI/2017 salah satu poinnya menyebutkan ketua dan anggota panwaslu kabupaten/kota serta ketua dan anggota panwaslu kecamatan kabupaten/kota agar tidak bekerja di luar panwaslu, baik instansi lembaga pemerintah BUMN/BUMD dan intansi/lembaga swastaContinue Reading

By:
On:
In: Padalarang

PADALARANG-Pembangunan Gedung DPRD KBB yang nyaris jadi temuan hukum dibenarkan juga anggota DPRD KBB Fraksi Hanura Teddy Heryadi. Menurutnya, pembangunan gedung dewan menyalahi aturan menabrak Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, tentang tahun jamak/multi years dimana masa waktu penganggaran tidak boleh lebih dari masa jabatan kepala daerah. “Menyalahi aturan karena masaContinue Reading