ORGANISASI: Hakli KBB saat acara halal bi halal. Akli sendiri siap membantu Pemda KBB untuk capaian Adipura nanti dengan menerjunkan tim penilaian.
PADALARANG- Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (Hakli) Kabupaten Bandung Barat (KBB) siap membantu Pemerintah KBB menuju raihan Adipura. Akil akan berperan sebagai penilain kebersihan lingkungan di KBB yang menjadi indikator dalam penilaian Adipura nanti. “Kita sudah siapkan sumber daya manusianya karena memang kita membidangi kesehatan lingkungan yang menjadi salah satu penilaian dalam capain Adipura,” kata Penasehat Akli KBB, Teddy Sulaksana di Ngamprah, Jumat (30/7/2018).
Hakli merupakan sebuah organisasi yang membidangi kesehatan lingkungan. Anggota Hakli merupakan profesi yang membidangi kesehatan namun ada juga non profesi yang membidang kesehatan. “Kita membentuk tim ahli dalam kelompok kerja kesehatan keliling dengan pengelompokan sesuai dengan kehliannya,” sebut Teddy.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko mengungkapkan, KBB gagal meraih Adipura lantaran tidak lolos verifikasi penilaian tahap dua. KBB hanya mendapatkan nilai 73,76 pada penilaian tahap pertama, sedangkan nilai minimal untuk lolos tahap dua, yaitu 75. “Karena tidak ada lagi pemanggilan untuk tahap ke-II, artinya kami gagal ikuti Adipura. Namun, yang kami sesalkan, tim penilai sebelumnya mengumumkan bahwa tahap dua minimal nilainya 69, lalu berubah menjadi 73, dan terakhir berubah lagi menjadi 75. Kenapa berubah-ubah standarnya. Ini sangat tidak jelas,” ujar Apung.
Tak hanya itu, menurut dia, alasan yang disampaikan tim penilai, yaitu bahwa TPA Sarimukti dinilai kurang memenuhi syarat penilaian. Padahal, TPA Sarimukti tidak hanya digunakan oleh KBB, tetapi juga Kota Bandung, Cimahi, dan Kabupaten Bandung.
Apung menilai, jika TPA Sarimukti dianggap kurang memadai untuk masuk penilaian Adipura, seharusnya daerah-daerah lain yang menggunakan TPA tersebut juga tidak lolos. “Namun, saya dengar daerah lain lolos tahap dua, padahal sama-sama menggunakan TPA Sarimukti,” ujarnya.
Menurut Apung, Adipura memang bukan tujuan utama yang diinginkan Pemkab. Namun, sejauh ini pihaknya sudah berkoordinasi dengan berbagai dinas terkait, seperti Dinas Perhubungan, Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Kesehatan untuk membenahi berbagai fasilitas yang menjadi penilaian Adipura.
Secara keseluruhan, penilaian dilakukan di 40 titik yang terbagi ke dalam 16 kelompok, yakni 13 ruas jalan, 8 perkantoran, 5 perumahaan, 1 pasar, 3 pertokoan, 7 SD dan SMP, 3 SMA, 3 Puskesmas, 2 terminal, 1 atasiun, 1 hutan kota, 1 taman kota, 5 sungai atau situ, 1 tempat pembuangan akhir, 2 bank sampah, dan 2 tempat pembuangan sampah terpadu. “Pemantauan atau penilaian kedua dilaksanakan pada April lalu. Kami tidak diberi informasi soal penilaian kedua itu yang berarti bahwa kami tidak lolos tahap kedua,” pungkasnya. (wie)
Copyright secured by Digiprove 