Caption Foto: Foto bersama usai penyerahan LHP BPK di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada Jumat, 23 Mei 2025. Ft ist
RAGAM DAERAH–Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kembali meraih predikat tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 diserahkan secara resmi oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan, kepada Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail dan Ketua DPRD Kabupaten Bandung Barat, Muhammad Mahdi.
Acara berlangsung di Kantor BPK RI Perwakilan Jawa Barat pada Jumat, 23 Mei 2025.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Barat, Eydu Oktain Panjaitan menyampaikan bahwa Opini WTP ini merupakan bentuk pengakuan atas tata kelola keuangan yang dilakukan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.
“Saya berharap hasil pemeriksaan ini dapat mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat,” ujar Eydu.
Keberhasilan meraih opini WTP ini menjadi capaian kelima kalinya bagi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat secara berturut-turut. Hal ini disambut antusias oleh Bupati Jeje Ritchie Ismail, yang menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran perangkat daerah serta dukungan masyarakat.
“Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Bandung Barat, dan mengapresiasi kerja keras seluruh perangkat daerah serta stakeholder atas raihan Opini WTP ke-5 ini. Ini bukan hanya prestasi, tetapi juga amanah yang harus dijaga,” kata Jeje.
Jeje menegaskan komitmennya untuk terus menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK, demi terciptanya tata kelola keuangan daerah yang semakin baik di masa mendatang.
“Kami akan menindaklanjuti seluruh rekomendasi sesuai ketentuan yang berlaku. Ini menjadi bahan evaluasi dan perbaikan demi terciptanya pengelolaan keuangan yang lebih baik dan bertanggung jawab,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan ini merupakan bagian dari upaya bersama dalam mewujudkan visi Amanah Kepemimpinan yang ia emban bersama Wakil Bupati Asep Ismail.
“Ke depannya, yang terpenting adalah mempertahankan apa yang sudah baik dan memperbaiki yang masih kurang. Kami ingin memastikan bahwa kepercayaan publik ini terus terjaga,” tegasnya.
Opini WTP sendiri merupakan indikator kuat atas integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Predikat ini mencerminkan pemerintahan yang bersih dan terbebas dari praktik korupsi.
Dengan perolehan opini ini, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memperkuat citranya sebagai daerah yang mengutamakan transparansi dan akuntabilitas, sekaligus menjadi pijakan strategis dalam merealisasikan program-program pembangunan ke depan. ***
