RAGAM DAERAH–Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) sebagai leading sektornya telah menggandeng semua stackeholder, termasuk bekerja sama dengan belasan mitra kerja yang bergerak di bidang perlindungan anak seperti Dharma Wanita Persatuan (DWP), TP Penggerak PKK, LK3, Motekar, Puspaga, PATBM, Forum Anak Daerah, Forum Genre Himpaudi, IGTKI dan lain-lain.
“Insya Allah (percaya diri, bisa jadi KLA), cuma yang perlu diperhatikan tinggal ketelitian, kejelasan operator untuk pembuktian (dokumen), evidence yang pernah kita lakukan,” ujar
Kepala Bapelitbangda KBB, Eriska Hendrayana, disela-sela verifikasi Lapangan Secara Hybrid di Ruang Rapat Setda KBB, Senin (28/4/2025).
Kabupaten Bandung Barat (KBB) bertekad untuk meraih predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) Pratama, dan untuk mewujudkannya berbagai dokumen terus dilengkapi sebagai penunjang penilaian dari Tim Verivikator KLA tingkat pusat. “Hasil wawancara tadi (dengan Tim Verivikator), hanya evidence (bukti) yang kita kurang. Pembuktian-pembuktian, baik secara dokumen maupun dari sisi anggaran,” kata Eriska seraya menuturkan, dalam waktu dekat dokumen-dokumen penunjang predikat KLA akan dilengkapi.
Dukungan dari sisi regulasi untuk dinyatakan sebagai KLA, lanjut Eriska sudah mencukupi, mulai perda, perbup dan juga SK Lainnya, dianggap sudah mencukupi. “Hasil evaluasi tadi dari Tim Verivikator, Perda, Perbup maupun SK tidak secara eksplisit mengatur tentang Perlindungan Anak. Padahal itu sudah ada. Kelemahan kita tidak membahas hal ini diteknis,” ujarnya.
Bandung Barat, lanjut Eriska, untuk keperpihakan sebagai KLA sebenarnya sudah ada. Namun, untuk pembuktian melalui dokumen memang masih lemah. Meski begitu dalam tempo dua hari kekurangan yang di syararkan tim verifikator akan dilengkapi. “Karena yang dibutuhkan hanya evidence saja. Kalau untuk gerakan, sudah kita laksanakan,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada DP2KBP3A KBB, Rini Haryani berharap leading sektor lainnya bisa memberikan evidence dari kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan perlindungan anak. “Saya mohon bantuan dan kerja samanya. Dalam dua hari ini, semoga saja evidence kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) bisa terpenuhi,” ujarnya.
Verifikasi lapangan secara Hybrid KLA di KBB dihadiri Sekda KBB, Ade Zakir, Ketua Komisi 4 DPRD KBB, Nur Djulaeha, sejumlah perwakilan OPD serta mitra kerja DP2KBP3A.
Secara bergilir, Tim Verifikator KLA Tingkat Pusat mewawancarai secara daring kepada yang menghadiri acara Verifikasi tersebut.***
