Oleh
H Agus Yasmin
Tokoh Pemekaran Bandung Barat
KONDISI pemerintahan hari ini secara menyeluruh dalam posisi ekonomi perlu perhatian khusus. Langkah yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto dengan mengeluarkan Keputusan Presiden (Kepres) tentang efisiensi anggaran diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025. Langkah tersebut ternyata sangat tepat karena tiba-tiba muncul isu penyesuaian tarif dagang dari Amerika.
Jadi, sikap yang penuh arti dengan feeling politik yang tajam, ternyata membawa dampak positif terhadap keuangan yang dikelola oleh negara. Akan berat ketika impresitif tidak keluar muncul penyesuaian tarif dari Amerika. Saya melihat bahwa sikap Amerika itu sangat protektif terhadap kepentingan dalam negerinya, ketimbang mempertimbangkan sahabat-sahabat lain yang menjadi kawan lama.
Amerika sudah tidak peduli siapa kawan, tapi yang penting mereka bisa berdagang dengan orang-orang yang punya barang dengan harga murah, dan barang mereka bisa dibeli oleh kawan itu. Kalau keseimbangan itu terjadi, maka baru berkawan. Kalau tidak, maka itu tidak berkawan. Kenapa seperti itu? Harus kita ambil hikmahnya.
Artinya kabupaten kota sebagai jalur otonom dari Republik Indonesia ini perlu mengencangkan ikat pinggang, dan fokus sesuai dengan arahan presiden di dalam melakukan arah pembangunan di daerah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengan Daerah (RPJMD), sehingga RPJMD yang baru akan disusun kurang lebih pada bulan Juni ini, harus betul-betul mendapat perhatian dari eksekutif dan legislatif.
Dengan kemampuan ekonomi yang hari ini belum stabil, dengan pendapatan yang APBD belum tentu bisa mencapai 100%, dengan beratnya masyarakat dalam menjalankan roda ekonomi, sehingga kemudian membayar pajak juga mungkin menjadi agak berat, sehingga target pendapatan agak berkurang ini harus kita antisipasi.
Presiden kita fokus pada pemberantasan kemiskinan, pelayanan kesehatan juga pendidikan. Jadi pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan dan kemiskinan, itu harus menjadi pondasi dalam arah pembangunan daerah. Jawa Barat diuntungkan dengan hadirnya Gubernur Dedi Mulyadi. Gubernur Dedi Mulyadi ini, merupakan sosok pemimpin yang sudah lama menjadi harapan publik. Saya melihat satu konsep yang sama antara Kang Dedi dengan Pak Prabowo, bahwa mereka perduli terhadap orang lain.
Sudah tidak berpikir terhadap kepentingan dirinya, tapi kepentingan melayani. Akan sulit negara mengalokasikan dana yang begitu besar untuk melaksanakan makan siang gratis kalau tidak dimulai oleh Pak Prabowo. Dampaknya tentu, tidak bisa dilakukan pada hari ini diukurnya, karena itu adalah investasi jangka panjang generasi yang sehat pada 20 tahun yang akan datang.
Begitupun dengan Kang DM untuk Jawa Barat. Dia peduli dengan lingkungan yang ada di Bandung Barat karena banyak sekali daerah yang melanggar aturan tata ruang. Oleh Kang DM masalah itu ingin di proses secara tuntas. Semua pelaku usaha pun dibantu oleh Kang DM untuk kembali kepada rel yang sebenarnya untuk memilih ketentuan yang berlaku.
Bagi kelompok pengusaha sebetulnya tidak perlu ragu tinggal memenuhi saja aturan- aturan yang diarahkan oleh ketentuan yang berlaku. Kang DM ini sama dengan Pak Prabowo melakukan program kesehatan, pendidikan, dan pengetasan kemiskinan. Di Jawa Barat nampaknya Kang DM punya satu komitmen yang luar biasa paham betul arti dari kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Jadi entong boro ninggali susukan kotor jeung tersumbat. Kalau dulu apabila banjir, kirim super mie, beras, selesai, pejabat pulang.
Berbeda dengan Kang DM. Jika banjir akan dicari akar masalahnya dimana? Sodeta dibuka sodeta, sampah, sampahnya dibersihkan. Jangankan ada sampah di dalam sungai, ada bangunan saja dibongkar oleh Kang DM. Aya plastik dijero gorong- gorong di stadion wae di cokot ku Kang Dedi Mulyadi.
Jadi Kang Dedi Mulyadi orang mengatakan abcd, tapi Kang Dedi Mulyadi sudah sangat lebih paham memberikan keteladanan bahwa kebersihan itu adalah sebagian daripada iman. Seluruh masyarakat harus mempedomani pidato Kang Dedi Mulyadi. Sambutan Kang Dedi Mulyadi pada saat Hari Raya Idul Fitri di Lapangan Gasibu jika memimpin itu tidak perlu lagi pencitraan, memimpin itu harus legaliter, terbuka kepada masyarakat, datang melayani masyarakat, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan seluruh aparat pemerintahannya.
Tidak boleh kaditu kadieu dikawal, tertutup harus sangat legaliter. Para Bupati dan Wali Kota di Jawa Barat diuntungkan dengan hadirnya Presiden Republik Indonesia yang paham kepentingan publik, mau melayani masyarakat, punya gubernur yang begitu paham akar masalah pemerintahan kabupaten kota karena berangkat dari jabatan Bupati Purwakarta selama 2 periode. Dia paham betul apa yang menjadi kesulitan masyarakat dan tantangan birokrasi.
Dalam pemerintahan Kang DM birokrasi dipangkas. Tapi itulah kebutuhan hari ini. Tampilnya sosok yang berani, memangkas birokrasi dan berani mengkomunikasikan dengan pusat sehingga tidak ada lagi belenggu kewenangan pusat dan daerah. Maka Kang DM memprogramkan 2026 selesai semua pembangunan jalan di daerah selama 2 tahun, tidak layak lagi ada kewenangan apakah jalan desa, jalan kabupaten, jalan provinsi enggak penting buat Kang Dedi.
Seluruh anggaran daerah dan provinsi fokus menyelesaikan jalan. Setelah itu pada bidang bidang lain pada tahun berikutnya, kalau ini selesai, Jawa Barat akan genah merenah tumaninah. Ketika Jawa Barat genah merenah tumaninah, maka iklim usaha akan menjadi baik. Kalau iklim usaha menjadi baik, maka selanjutnya akan sejahtera.
Nah keuntungan ini harus ditarik sebagai sebuah garis oleh para bupati dan walikota khususnya Bandung Barat yang tentunya banyak masalah. Di Bandung Barat ini, tidak boleh ada kekakuan, di Bandung Barat ini harus terbuka dalam pemerintahannya dalam kepemimpinannya. Kita semua punya kewajiban moral secara konstitusional, mendoakan, mendukung, mengawal, memberikan Kang Jeje dan Kang Asep Ismail selesai selama 5 tahun dan sukses menjalankan tugas-tugasnya dengan penuh amanat.
Kalau kita tidak melakukan pengawalan ini dengan baik, dengan kecerdasan dan tanggung jawab yang kita miliki, maka kita khianat terhadap konstitusi. Bersamaan dengan proses kita memberikan supporting kepada pemerintahan hari ini, karena pemilu baru akan dilakukan 5 tahun yang akan datang dan di Bandung Barat ini punya hak pilih 1.001.700 sehingga kemudian hari ini seluruh partai politik sudah mulai melakukan konsolidasi secara pelan tapi berkesinambungan, pelan tapi pasti, untuk sukses di 2029 kita pun berharap sipil society secara umum mengambil peran untuk berkonsolidasi. Lebih mudah sebetulnya kalau di persiapkan lebih awal.
Jumlah KTP yang dibutuhkan dukungan untuk calon independen itu hanya 85.500 kurang lebih lembar KTP dengan formulir dukungan kepada calon. Maka sekarang setiap elemen politik, setiap elemen aktivis, setiap elemen masyarakat sudah harus mulai memilah sampai dengan 2026 siapa figur yang akan ditampilkan sebagai calon pemimpin di 2029. Kalau ini sudah dilakukan, maka yang terjadi kompetisi antara masyarakat secara umum dengan partai politik secara sehat.
Masyarakat tidak boleh terbelenggu lagi dalam rekomendasi-rekomendasi parpol yang kemudian menghambat munculnya calon – calon kader – kader bangsa yang ingin menjadi pemimpin daerah. Ruang-ruang ini harus dibuka dari sekarang dan saya percaya seyakin yakinnya.
Donald trump saja ingin melindungi negaranya sebagai sebuah negara yang begitu besar masih merasa ketakutan untuk melakukan proteksi yang luar biasa dengan negaranya. Itulah nu kudu urang Bandung nyaah kadirina jeung ka masyarakat na sorangan. Tidak segera mengambil peluang-peluang ini untuk kembali mengembalikan kejayaan masyarakat Bandung Barat menampilkan pemimpin-pemimpin yang berasal dari Bandung Barat.
Untuk bupati dan wakil bupati di 2029 yang akan datang, Saya kira tokoh- tokoh masyarakat Bandung Barat, harus di advokasi harus diberitahu supaya semua bergerak memanfaatkan peluang politiknya. Tetapi juga tidak boleh mencernai komitmen untuk mendukung, mengawal, dan merespon positif seluruh kebijakan Bupati Bandung Barat dan Wakil Bupati yang nampaknya hari ini sangat kompak. Seiring sejalan berbagi tugas dan tanggung jawab.
Saya sebagai orang yang ikut mendirikan Bandung Barat merasa reeus ningali kebersamaan Kang Jeje dan Kang Asep yang berbagi tugas, kemudian saling melengkapi dan membuka diri kepada semua OPD kepada semua aktivis dan tidak protokoller. Artinya, Kang Jeje dan Kang Asep Ismail tidak pernah lupa kacang atas kulit bahwa beliau berdua diberikan dukungan oleh masyarakat, dipilih oleh masyarakat, kembali kepada masyarakat dan kelompok-kelompok yang memilihnya nampaknya mendapatkan sebuah ruang-ruang komunikasi yang cukup baik dan yang paling membanggakan secara Saya pribadi, adalah adanya integrasi komunikasi sinetitas antara eksekutif dan legislatif yang begitu harmonis di Bandung Barat karena kepemimpinan Kang Jeje yang luar biasa menurut Saya.
Kenal dengan para ketua komisi, akrab dengan para ketua fraksi, saling ngopi bareng dengan para anggota dewan, ini sesuatu yang susah di daerah lain. Alhamdulillah Kang Jeje nampaknya dengan Kang Asep Ismail bisa melakukan itu, bangga saya melihatnya. Kalau kemudian ini dipertahankan maka Bandung Barat akan keluar dari daerah yang memiliki masyarakat yang di bawah garis kemiskinan dan partipasi bumi akan makin meningkat.
Semoga seiring jalannya Kang Jeje dan Kang Asep Ismail semakin terbuka lebih dari yang ada sekarang, komunikasi Kang Jeje dan Kang Asep Ismail dengan para pemimpin Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sampai kepada seluruh lapisan ASN di Bandung Barat jauh lebih kental dan harmonisasi Kang Jeje dengan para anggota dewan legislator harus seperti ciduh jeung dahak ngahiji, lengket, babarengan, sa kamana mana, satu pandangan dan diputuskan dalam komunikasi yang begitu memberikan citra keteladanan bahwa masyarakat Bandung Barat bangga atas kehadiran bupati, wakil bupati, dan DPRD.
Selamat bekerja, sukses selalu, semoga Allah SWT melindungi langkah-langkah kita bersama.****
