Kehadiran KDM Mesti Jadi Solusi Atas Keterbatasan Wawasan dan Pengalaman Tata Kelola Pemerintahan KBB

Penulis

Pendiri Bandung Barat
Asep Suhardi (Ado)

DINAMIKA politik sangat dinamis sejalan dengan kepentingan yang ada di antara pemangku kepentingan dan masyarakat. Selama dikelola berdasarkan norma yang ada dan niat baik melayani, hasilnya akan baik bagi semua elemen Kabupaten Bandung Barat.

Sebagai salah satu daerah otonom yang masih remaja, KBB dipaksa oleh keaadan untuk segera mampu mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota di wilayah priangan. Hasil pilkada 2024 cukup memberikan angin segar karana menempatkan figur kuat dengan paduan latar belakang yang serasi antarpekerja seni dengan birokrat.

Keselarasan ini menjadi kekuatan besar karena masyarakat mendapat jaminan politik dari staf sus presiden RI, bahwa pasangan ini tidak akan aneh-aneh dalam mengelola anggaran untuk memperkaya diri dan kelompoknya. Momentum bulan syawal wajib menjadi tonggak kebangkitan KBB dari penyakit Korupsi yang sudah dilegitimasi KPK dan Kejagung, dimana dua  Bupati KBB tersandung korupsi.

Kenapa harus berangkat dari 1 syawal karena ini hari agung untuk kembali kepada kesucian niat beribadah bil hal dalam menjalankan tugas kenegaraan. Itupun ditegaskan oleh Gubenur Jabar pada sambutan Idul Fitri di Lapang Gasibu. Kehadiran KDM (Kang Dedi Mulyadi) Gubernur Jawa Barat, mesti menjadi solusi atas keterbatas wawasan dan pengalaman dalam mengelola Pemerintahan KBB.

Tapi jangan kemudian menghidar untuk selalu konsultasi, sehingga gerak dan langkah KDM dapat pula di ikuti oleh penjabatan teknis Bupati serta wakil Bupati KBB. Ini penting mengingat sosok pengatur teknis di KBB hari ini seperti terjebak pada dosa masa lalu dan menjadi titik lemah sehingga di kunci oleh kelompok tertentu di luar pemerintahan yang ingin mengatur teknis Pemerintahan di KBB.

Kita semua mendokan harmonisasi Pak Bupati & Pak Wakil makin solid. Jangan sekali-kali ada bahasa tidak boleh ada matahari dua justru bupati dan wakil bupati harus selalu bergandengan tangan untuk melayani masyarakat. Komunikasi semakin selaras dengan Gubernur Jawa Barat jika mau membuka ruang komunikasi dengan semua pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD).

Yang terpenting juga jangan menghindar dan membatasi karena kesenjangan ini terlihat jelas dengan mata telanjang di hadapan masyarakat, akhirnya wibawa dan kepercayaan publik makin berkurang tafsirnya bisa liar. Allah SWT pasti memberi pertolongan. Amin ya robbal alamin. ****

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *