RAGAM DAERAH– Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung Barat, segera menggelar open biding dalam waktu dekat ini. Namun munculnya rencana tersebut malah menyulut pro dan kontra.
Ketua Komisi I DPRD KBB meminta, open biding ditunda dulu untuk tahun politik ini. Namun pendapat lain dilontarkan oleh Ketua MPI DPD KNPI KBB, Lili Supriatna.
Lili menyebut, persoalan open biding tidak bisa ikut diseret ke persoalan tahun politik. “Open biding itu on the track dimana Pemkab Bandung Barat melalui Pj Bupati sudah mengantongi izin Kemendagri tinggal menunggu praturan teknis dari Komisi Aparatur Sipil Negara,” ungkap Lili.
Pernyataan Ketua Komisi I tersebut, kata Lili, bak menghalang-halangi proses open biding yang bakal digelar. Bahkan, mantan Ketua KNPI ini mengatakan, dengan penundaan open biding itu, sama dengan menghambat karier seseorang yang sudah seharusnya mengisi jebatan eselon 2 yang saat ini banyak ke kosongan di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemda Bandung Barat.
“Jangan hambat karier seseorang. Pj Bupati itu tak punya kepentingan. Beliau hanya menghantarkan saja sampai terpilihnya bupati definitif,” kata Lili.
Lili malah meminta segera mungkin panitia open biding yang diketuai oleh Plt Sekda digelar secepatnya selama aturan normatif sudah ditempuh.
“Kalaupun nanti hasil open biding dengan alasan pewaktuan diserahkan kepada bupati definitif, itu sah-sah saja. Tinggal Pj bupati melaporkan kepada bupati definitif,” ungkap Lili.
Lili menegaskan sekali lagi, persoalan open biding jangan ditarik ke persoalan tahun politik. “Open biding ini murni karier ASN jangan ditarik ke kepentingan politik karena pilkada di Bandung Barat cukup kondusif kok,” pungkasnya. ***
