RAGAM DAERAH– Ketua Majelis Pemuda Indonesia (MPI) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Bandung Barat (KBB), Lili Supriatna menyoroti kinerja beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) beberapa bulan terakhir ini.
Salah satu permasalahan yang muncul di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) soal BPJS Ketenagakerjaan, Dinas PUTR soal infratruktur jalan, juga pembangunan Gedung DPRD KBB mangkrak. “Bahkan saya dengar aparat penegak hukum tengah memeriksa soal pembangunan Alun-alun Lembang, Cililin juga Alun-alun Kabupaten Bandung Barat yang merupakan bantuan dari Provinsi Jawa Barat,” kata Lili, Kamis 30 Mei 2024.
Soal itu, Lili minta OPD terkait segera melakukan evaluasi kinerja yang menjadi temuan APH.
Lili juga minta, OPD mesti mampu menjabarkan prioritas program kerja Pj Bupati Bandung Barat. “Jangan ada parsialisasi karena Pj Bupati mempunyai kewenangan penuh sebagai pimpinan kepala daerah,” ungkap Lili.
Hanya saja, kata Lili, kewenangan Pj Bupati untuk memutuskan kebijakan strategis mesti ada persetujuan Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). “Jadi saya minta OPD segera melaksanakan program-program skala prioritas target pembangunan di 2024,” tuturnya.
Terutama menyangkut soal pelayanan dasar masyarakat. “Kalau berbicara pelayanan dasar masyarakat wajib hukumnya OPD melaksanakannya, tidak lagi ada alasan soal tidak adanya anggaran dan itu mesti menjadi pemikiran kepala OPD,” pungkas Lili. ***
