RAGAM DAERAH– Perwakilan Diskominfotik KBB turut menghadiri Rapat Inovasi dan Kolaborasi terkait Percepatan Penurunan Stunting melalui sistem pemerintahan berbasis Elektronik (SPBE) serta dalam upaya mewujudkan Jabar Zero Stunting yang bertempat di Ruang Soehoed Warnaen, Gedung Bappeda Provinsi Jawa Barat.
Dalam acara ini turut hadir Sekretaris Daerah Jawa Barat, Kepala Bappeda Jawa Barat, Sekretaris Daerah Kab.Sumedang, Sekretaris Daerah serta kepala OPD Se-Jawa Barat yang diundang.
narasumber di acara tersebut dari Provinsi Jawa Barat menjelaskan dalam menurunkan Angka Stunting, dan sekaligus mempercepat target Jabar Zero Stunting.
Prevalensi stunting di Kabupaten Bandung Barat tahun 2022 masih berada di angka 27,30%.
Turun dari tahun sebelumnya, sebesar 2,3 % atau berada di posisi 29,60%. Ini pekerjaan rumah yang tidak gampang untuk mewujudkan zero stunting 14 % di tahun 2024, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Stunting.
Namun, Pemkab Bandung Barat berkomitmen akan bekerja keras agar angka prevalensi stunting terus menurun.
Salah satu bentuk keseriusan Pemkab Bandung Barat untuk percepatan penurunan stunting yaitu menyediakan anggaran sebesar Rp 20 miliar.
Anggaran tersebut tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sesuai dengan program masing-masing yang khusus menyangkut percepatan penurunan angkat stunting.
Bupati Bandung Barat Hengky Kurniawan mengatakan, sebenarnya, sepanjang lima tahun terakhir prevalansi stunting di KBB, mulai menunjukkan penurunan. Dari data yang tercatat di Pemkab Bandung Barat, pada tahun 2018 prevalensi stunting di wilayah KBB sebesar 52,55 %, tahun 2014 sebesar 36,69 %, tahun 2019 menurun lagi menjadi 30,80 %, tahun 2021 turun sedikit hingga 29,60% dan pada tahun 2022 turun2,3 % sehingga berada di posisi 27,30 %.
“Kita tetap berupaya keras agar prevalansi stunting di Bandung Barat, terus menurun. Anggaran yang kita sediakan pada tahun ini sebesar Rp20 miliar, sebagai bentuk ikhtiar kita untuk mempercepat KBB zero Stunting,” ujar Hengky, Kamis (2/2/2023).
Program yang digulirkan Pemkab Bandung Barat untuk percepatan stunting tersebut, sudah terpwtakan. Diawali dengan Pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa.
Langkah kedua dengan membentuk 3.933 Tim Pendamping Keluarga (TPK) pada tahun 2022. Kemudian tahun ini, dibentuk 4.131 TPK.
Selanjutnya, penentuan lokasi prioritas Percepatan Penurunan Stunting.
Menurut Hengky, penanganan stunting tersebut tidak bisa dilakukan oleh salah satu stackeholder saja. Namun butuh kerja sama yang baik, antara pemerintah, pihak swasta dan terutama masyarakat.
Pemkab Bandung Barat, memberikan penguatan anggaran dalam pelaksanaan aksi konvergensi stunting. Tidak hanya itu saja, Pemkab Bandung Barat juga memprioritaskan program sebagai intervensi sensitif dan intervensi spesifik.
“Sinergitas pentahelix, antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, masyarakat dan media pun memang harus terbangun. Upaya kita ini, untuk mewujudkan zero stunting pada tahun 2024,” ucapnya. (Diskominfotik KBB)
