RAGAM DAERAH–Ketua Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Kabupaten Bandung Barat (KBB) Agus Rianto meminta pemerintah untuk melindungi petani tembakau dari sisi kesehatan.
Dia menyebutkan profesi petani tembakau tak sekadar profesi mudah. Sebab dalam proses penyemaian hingga menjadi tembakau, tak sedikit para petani rela menggadaikan kesehatannya.
“Karena banyaknya manual tidak pakai mesin, waktu yang paling bagus dalam mengolah tembakau itu malam. Besoknya dijemur. Mereka jarang tidur, artinya para petani ini butuh jaminan kesehatannya juga,” ujar Agus saat, Sabtu (20/8/2022).
Menurutnya, Program Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang mencapai miliaran rupiah itu digunakan untuk beberapa program, salah satunya yaitu untuk bidang kesehatan atau program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Berdasarkan informasi yang ia terima, DBHCHT tahun anggaran 2022 dialokasikan sebesar 10% untuk bidang penegakan hukum, 40% bidang kesehatan, dan 50% bidang kesejahteraan masyarakat.
Kendati demikian, Agus menilai saat ini program DBHCHT khususnya pada Dinas Kesehatan (Dinkes) KBB dirasa tidak optimal dalam memberikan pelayanan kesehatan serta penyediaan sarana prasarana Faskes.
“Dari segi faskes untuk petani tembakau saja disini tidak ada, keluhan ini muncul dari para petani tembakau. Dinkes ini memakai uang dari hasil tembakau seharusnya mereka menyiapkan pelayanan dan sarana prasarana seperti puskesmas di wilayah selatan Bandung Barat,” ungkapnya.
“Kemudian yang kita ingin dari DBHCHT pada sektor dinas kesehatan ini jangan dipakai kampanye anti roko. Alangkah baiknya, berikan kemudahan para petani dalam mendapatkan jaminan kesehatan,” sambungnya.
Kabupaten Bandung Barat, kata Agus memiliki 17 kelompok tani tembakau yang tersebar di 5 Kecamatan. Yaitu Ngamprah, Cililin, Sindangkerta, Gununghalu dan Rongga. Dengan jumlah petani tembakau sebanyak 615 orang.
“Kita sudah mengajukan agar Dinkes memfasilitasi 615 petani agar mendapatkan BPJS. Tapi tidak pernah dikabulkan, padahal uang petani tembakau pasti akan kembali ke kas daerah,” ucapnya.
Untuk itu ia berharap, Dinkes KBB untuk meningkatkan kepedulian terhadap petani tembakau dengan memberikan unit layanan kesehatan di wilayah Bandung Barat selatan.
“Saya meminta Dinas Kesehatan untuk mendirikan unit layanan kesehatan disini, jangan membangun faskes itu di cipeundeuy dan cikalongwetan saja. DBHCHT itu uang dari hasil tembakau, artinya petaninya pun harus diierhatikan kesehatannya,” pungkasnya. (advetorial)
