RAGAM DAERAH– Ada sebuah kecenderungan kejadian di Pemda KBB akhir-akhir ini. Yaitu tidak sinkronnya proses penyampaian informasi ke publik yang dilakukan oleh pemangku jabatan dan terjadi secara berulang.
“Ini cukup memprihatinkan. Padahal di lingkungan birokrasi pemerintahan terdapat sebuah jargon yang menjadi acuan dalam menyajikan sebuah informasi sebagai bahan perumusan kebijakan yaitu dikenal melalui KISS sebuah singkatan dari Koordinasi, Integrasi, Singkronisasi, dan Simplifikasi yang dilakukan organisasi perangkat Daerah atau Unit Kerja,” ujar Pemerhati Pemerintahan, Djamu Kertabudhi, Jumat (27/8/2022).
Artinya, lanjut Djamu, bagaimana konstruksi mata rantai yang menggambarkan mekanisme tahapan yang harus ditempuh melalui aktifitas pengumpulan data dan fakta, pengolahan, pengkajian dan hasil analisis ini sehingga diperoleh informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
” Dengan demikian, dapat terhindar dari proses mata rantai yang hilang atau terputus (missing link) yang berdampak pada informasi yang keliru, sehingga terjadi miskomunikasi,” ungkap Djamu.
Akhir-akhir ini informasi yang disampaikan di media oleh beberapa pejabat Pemda KBB baik yang berkaitan dengan isu defisit anggaran, maupun yang terakhir mengenai pelayanan kesehatan menggambarkan ketidaksinkronan informasi. Sehingga membingungkan publik.
“Kepala RSUD Cililin baru-baru ini membuat surat edaran pemberitahuan bahwa anggaran Jaminan Persalinan (Jampersal) di KBB tahun 2022 sudah habis. Sehingga bagi pasien (masyarakat miskin) diberlakukan pelayanan umum yang harus membayar sendiri,” kata Djamu.
Namun demikian, tidak lama kemudian muncul statemen Kadis Kesehatan KBB di media, bahwa bagi masyarakat miskin yang membutuhkan pelayanan kesehatan ibu hamil dan melahirkan untuk menghubungi “Call Center 119” dijamin gratis.
“Perlu dikemukakan, bahwa selama ini pemerintah memberikan pelayanan kesehatan gratis melalui Sistem Jampersal kepada Ibu Hamil, melahirkan, nifas dan bayi yang baru melahirkan bagi masyarakat miskin. Lantas dengan kejadian ini apa yang terjadi di KBB ?, Apakah ini sebuah “MISSING LINK” yang menggambarkan kondisi pemerintahan yang tidak stabil ?,” pungkasnya. ***
