RAGAM DAERAH– Ketua terpilih KONI KBB, Agus Mulya Sutanto nampaknya bakal menghadapi tantangan berat ke depan.
Bagaimana tidak, Pekan Olahraga Provinsi (Porpov) November 2022 tinggal hitungan bulan.
Sementara, Pemda KBB sedang mengalami devisit anggaran cukup besar, sekitar Rp 470 miliar.
Ketua Cabor Triathlon KBB, Lili Supriatna mengatakan, Ketua KONI KBB Terpilih bersama para Ketua Cabang Olahraga (Cabor), mesti dihadapkaan dengan penandatangan pakta integritas kemandirian.
“Infonya begitu. Pemda mengalami difisit Rp 470 miliar banyak kegiatan rutin seperti bantuan hibah kena pemangkasan. Sehingga saya berpandangan ketum terpilih dan ketua cabor harus dihadapkan dengan penandatanganan pakta integritas kemandirin kalau APBD tidak memungkinkan,” sebut Lili ditemui disela menerima kunjungan tim Triathlon Jawa Barat dan Pelatih Nasional di Danau Saguling Kawasan Ski Air Kota Baruparahyangan.
Seperti diketahui, Porprov Jawa Barat akan dilaksanakan November 2022 di beberapa kota/ kabupaten yang ditunjuk KONI Jawa Barat. Pelaksanaan Porpov 2022 berdasarkan rekomendasi dari KONI Jawa Barat kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat sesuai SK Gubernur Jawa Barat No 426 /kep-133-dispora/2022 tentang Penunjukkan Daerah Kab/Kota sebagai penyelenggara Porprov 2022.
Bandung Barat menjadi bagian penyelenggaraan 17 cabang olahraga yang akan dipertandingkan.
Kaitan pengiriman kontingen delegasi daerah khususnya Bandung Barat, Lili menyebutkan, sepenuhnya kewenangan pemerintah daerah karena harus disertai SK Bupati Bandung Barat termasuk di dalamnya panitia daerah untuk mendukung porprov tersebut.
“KONI wilayahnya hanya menyiapkan SDM atlet, pelatih, dan mekanik yang kemarin sudah melakukan kegiatan babak kualifikasi di masing-masing cabang olahraga. Artinya sangat dominan peran pemerintah daerah khususnya bupati menentukan pengiriman kontingen yang akan mengikuti porprov tersebut,” ujar Mantan Plt Ketua KONI KBB ini.
Apalagi, kata Lili, ditambah beban anggaran KBB sebagai tuan rumah, dimana biaya tuan rumah porpov sepenuhnya adalah tanggung jawab pemerintah daerah yang ditunjuk sebagi tuan rumah.
“Sisanya baru bantuan propinsi itu pun kalau Gubenur Jawa Barat menganggarkan untuk agenda porprov karena sedang mengalami defisit anggaran yang cukup signifikan,” sebut Lili.
Jadi lanjut Lili, harus benar-benar ada lintas koordinasi antara KONI dengan pemerintah daerah dalam menghadapi momen akbar tersebut. ***
