NGAMPRAH– Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik Setda Kabupaten Bandung Barat (KBB), Apung Hadiat Purwoko angkat bicara terkait dirinya berkunjung ke DPD Partai Golkar di Kota Bali Padalarang, Kamis (10/2/2022).
Sebelumnya, beredar foto Apung saat berada di Kantor DPD Golkar KBB yang viral lewat media whatsapp.
“Saya silaturahmi dan ada undangan non formal dari pengurus Partai Golkar serta jajaran yang dihadiri oleh Pak Ketua dan juga struktur partai,” kata Apung kepada wartawan.
Apung menyebutkan, silaturami ke partai politik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagai Staf Ahli Pemerintahan Hukum dan Politik. “Jadi siapa pun. Baik itu perorangan, kelompok masyarakat maupun partai mana kala akan berkonsultasi tentang pemahaman pemerintahan politik dan hukum, saya harus hadir memberikan informasi yang sebenar-benarnya,” ungkapnya.
Apung pun menepis kunjungannya ada kepentingan politik. Dia hanya menyebutkan sebagai kunjungan biasa kapasitasnya sebagai staf ahli dibidangnya. “Silaturahmi kan harus dibangun. Jadi bukan staf ahli saja Partai Golkar juga bisa mengundang dinas yang lain,” ungkapnya.
Dalam kunjungan itu, salah satu yang dibahas soal impelementasi Visi AKUR yang kurang tajam sesuai harapan yang dicita-citakan oleh masyarakat. “Partai Golkar ada peduli soal itu. Kenapa sampai terjadi implementasi pembangunan yang sudah tertuang dalam RPJMD tapi realitasnya jauh dari harapan masyarakat. Ya saya berterimakasih kepada partai Golkar yang peka soal itu,” katanya.
Menurutnya, dirinya hanya sebatas meluruskan persoalan yang ada untuk bersama-sama antara legislatif dan eksekutif mencari solusi memcahkan persoalan di masyarakat.
Apung juga menyebutkan, selain Golkar ada partai lain yang mengundang dirinya untuk berdiskusi. Namun sampai saat ini, baru Partai Golkar yang mengundangnya secara resmi. “Sudah ada undangan dari partai lain namum baru Golkar yang mengundang secara resmi,” pungkasnya.
Ketua DPD Partai Golkar KBB, Dadan Supardan membenarkan, dirinya mengundang Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik dalam forum diskusi jajaran pengurus DPD Partai Golkar. “Undang itu sudah menjadi agenda kami untuk berdiskusi terkait persoalan yang ada di KBB dan juga pemerintahan,” ungkapnya.
Dadan menganggap, undangan terhadap pejabat pemerintah merupakan hal yang wajar sebagai ajang tukar pikiran mencari solusi setiap permasalahan yang mencuat, baik di masyarakat maupun di pemerintah. “Partai Golkar kan mengusung slogan dengan karya dan kekaryaan dan Partai Golkar bukan bagian dari partai yang mempunyai karakter opisisi tapi terlibat dalam proses pembaharuan pembangunan baik nasional maupun di daerah. Walaupun kita mengkritisi pemerintah tapi kita harus bertanggung jawab bagaimana memberikan solusinya,” jelas Dadan.
Kegiatan itu juga sebagai, lanjut Dadan, sebagai klarifikasi persoalan-persoalan politik di daerah yang menyangkut kinerja pemerintahan. “Sehingga kita bisa selaras, memberikam sebuah solusi gagasan partai secara objektif dan benar terhadap kinerja pemerintah itu sendiri,” ungkapnya.
Persoal yang terhangat dibahas dalam forum diskusi Partai Golkar soal adanya pemotongan gaji TKK walaupun tidak terjadi, juga soal agenda pembangunan untuk tahun 2023, menyoroti slogan AKUR menjadi BERKAH. “Sehingga ini ada prncerahan dari Pak Apung terkait persoalan isu yang berkembang di daerah,” pungkasnya. ***
