NGAMPRAH– Tokoh Selatan Kabupaten Bandung Barat (KBB), Alit Mujiburahman memandang, rencana Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bandung Barat, meminta perpanjangan kontrak pinjaman PT SMI ke Kementrian Keuangan (Kemenkeu), tidak terlalu mendesak.
Menurut Alit, mekanismenya tidak akan jauh dengan pinjaman personal ke bank. “Yang paling urgent adalah seberapa besar manfaat pinjaman ini, Plt Bupati sebagai pihak eksekutif bisa menggunakan argumentasinya secara terbuka, legislatif lakukan fungsinya sesuai kapasitasnya,” kata Alit yang juga Sekretaris MPC Pemuda Pancasila (PP) KBB ini, Minggu (5/12/2021).
Bagi Alit sebagai orang selatan KBB, infrastruktur yang dibangun saat ini cukup mengobati keinginan masyarakat memiliki jalan yang leucir. “Kami melihat akses jalan lebih permanen, walaupun harus berkorban pagar rumah yang bergeser, saluran air yang hilang karena dampak pelebaran, juga pihak kontraktor dikejar deadline waktu pelaksaanaan dan banyak alasan lain,” tutur Alit.
Alit minta, eksekutif dan legislatif bisa melalukan tugas dan fungsi masing-masing sesuai proporsinya. “Hutang daerah walau ganti bupati sudah pasti ada konsekuensi” pungkas Alit. **
