NGAMPRAH– Pemkab Bandung Barat tengah mencari formulasi dalam rangka pemulihan ekonomi juga mengatasi kemiskinan ekstrim 0% pascapandemi COVID-19.
Salah satunya adalah mengintruksikan pejabat yang mempunyai tunjangan kinerja (tukin) agar menyisihkan 5% untuk membeli prodak pertanian, peternakan, dan juga UMKM KBB.
“Bagi yang tidak setuju silakan buat pernyataaan berarti tidak mendukung pemulihan ekonomi,” ujar Plt Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan, Senin (15/10/2021).
Soal kebijakan lokal yang dibuatnya itu, Hengky mengakui, terjadi pro dan kontra. Namun yang terpenting, sebut Hengky, sudah diingatkan panitia melalui koperasi aparatur sipil negara (ASN) agar jangan ikut bermain. “Instruksi saya semuanya harus kebagian maksudnya kelompok tani, ternak itu digilir supaya mendapatkan omzet,” kata orang nomor satu di KBB ini.
Hengky menyebutkan, masa pandemi COVID-19 tidak ada kebijakan pengurangan tukin pejabat. Soal itu, kata Hengky, mesti disyukuri oleh pejabat yang mempunyai tukin. “Kota/kabupaten lain kan tukinnya ada pengurangan 30%. Ayo kita bela negara suports pedagang dan peternak lokal,” katanya.
Jika teknis nanti ada oknum yang bermain, kata Hengky, silakan untuk segera melaporkan. “Kita akan tindak tegas,” ungkapnya.
Hengky minta kepada masyarakat jangan suuzon karena porogramnya belum berjalan. “Ya karena mungkin berpikirnya ada perputaran uang cukup besar per bulannya Rp 1 sampai Rp 1,5 miliar yang penting tujuannya baik. Kalau ada oknum-oknum yang bermain silakan tanggung risikonya akan kita tindak tegas,” sebut Hengky.
Dalam menjalankan program agar tidak ada oknum-oknum yang ikut bermain, pihaknya akan menggandeng Kerjari. “Ia akan memonitor supaya ASN dan panitia yang menjalankan betul-betul amanah,” pungkasnya. ***
