NGAMPRAH– Hari Santri Nasional (HSN) merupakan bentuk pengakuan negara atas kiprah dan perjuangan masyarakat pesantren – kaum santri dan ulama – dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan republik Indonesia.
Demikian pula peran historis santri-ulama melalui lembaga pendidikan
pesantren telah terbukti berperan aktif sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan dalam setiap aspek kehidupan bangsa.
Tentu saja peringatan hari santri ini tidak cukup dengan perayaan seremonial semata, namun dibutuhkan langkah kongkrit dan kebijakan pemerintah daerah yang berpihak kepada kaum santri. Salahsatunya membangun kemandirian ekonomi bagi masyarakat pesantren
Di tengah kondisi ekonomi merangkak pulih pasca terpukul pandemi covid 19, dibutuhkan keseriusan pemerintah daerah untuk mengakselerasi ekonomi dari pondok pesantren.
“Di Jabar sendiri terdapat lebih dari 12.000 pondok pesantren dengan sumberdaya yang melimpah diharapkan dapat berkontribusi besar bagi pemulihan ekonomi sekaligus menggerakan ekonomi kerakyatan, ekonomi syariah dan UMKM,” ujar Sektetaris Fraksi Partai Golkar DPRD Jawa Barat yan juha
Anggota Komisi II DPRD Jawa Barat, Edi Rusyandi, Jumat (22/10/2021).
Menurutnya, harus ada sinergi Pemerintah Provinsi dan juga Kabupaten memperkuat peta jalan kemandirian ekonomi pesantren yang telah digulirkan oleh pemerintah pusat.
“Pemberdayaan ekonomi pesantren memerlukan keterlibatan banyak pihak secara kolaboratif dan berkelanjutan dari hulu ke hilir,” tutur Wakil Ketua GP Ansor Jabar ini.
Selain berupa pelatihan untuk meningkatkan skill para santri, lanjut Edi, pemberdayaan ekonomi pesantren juga perlu dipekuat dalam aspek dukungan modal yang mudah, penguatan kelembagaan (badan usaha pesantren/kopontren), literasi keuangan, akses pasar juga perlu dukungan permerintah daerah. ***
