Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi Golkar, Edi Rusyandi. ft istimewa
NGAMPRAH– Anggota DPRD Jawa Barat asal Daerah Pemilihan Bandung Barat, Edi Rusyandi memberikan beberapa catatan dalam forum evaluasi atas capaian kinerja dan realisasi program saat rapat kerja (Raker) dengan Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura (TPH) dalam rangka LKPJ Gubernur Tahun 2020.
Menurut Edi, Dinas TPH diharapkan tidak hanya berkutat dalam wilayah budidaya atau produksi pertanian (on farm) tapi juga menseriusi pada wilayah pascapanennya (off farm).
Hal itu cukup krusial dihadapi para petani soal tata niaga pascapanen. Diharapkan, Pemprov Jabar bisa membuka pangsa pasar baru, menggandeng investor olahan, pelaku industri pertanian, dan juga melakukan penetrasi pasar luar negeri secara terus menerus.
“Di samping itu, peran pendampingan petani juga penting supaya bisa memenuhi kuantitas dan kualitas sesuai dengan permintaan pasar. Pemprov juga bisa menggandeng perguruan-perguruan tinggi di Jabar untuk mendayagunakan hasil riset olahan pertanian,” kata Edi, Rabu (7/4/2021).
Pemprov Jabar, lanjut Edi, harus memiliki sistem informasi masa tanam dan panen yang up to date. Sehingga petani saat menanam memiliki peta asumsi pasar.
“Soal regenerasi petani Ini penting menjadi perhatian serius pemprov jabar yang bertekad untuk swasembada pangan,” tuturnya.
Banyak catatan bahwa dari pelaku pertanian hari ini sudah memasuki masa kurang produktif. Angkatan kerja dibidang pertanian tiap tahunnya terus menurun. Harus ada upaya dan langkah serius untuk menciptakan daya tarik kaum muda mau terjun dibidang pertanian dengan membuat regulasi, kebijakan dan program berpihak pada para petani.
“Program petani milenial yang digulirkan gubernur prinsipnya mendukung, namun diharapkan dirancang cukup matang dan komprehensif,” ungkap politisi Golkar ini.
Edi menggaris bawahi agar para petani milenial lebih kosen pada komoditas di luar garapan para petani konvensional yang selama ini sudah berjalan. Tapi juga diarahkan untuk mengisi pangsa pasar lebih spesifik kalangan tertentu terutama komoditas selama ini bertergantungan import. “Kepada pejabat Dinas TPH kembali saya tegaskan agar ada afirmasi beasiswa khusus anak buruh tani dan juga petani kurang mampu dibidang pertanian pada kampus-kampus ternama di Jabar dari pemprov dalam setiap tahunnya,” tandasnya. ***
