NGAMPRAH– Kabupaten Bandung Barat sebentar lagi akan menyongsong hari jadinya ke 13 pada 21 Juni 2020 mendatang. Tentunya, selama pemekaran 2007 silam, KBB sudah menunjukkan kemajuan yang berarti dari genarasi ke genarasi pemimpin.
Namun, Pemerintahan Bandung Barat, Bupati/Wakil Bupati KBB, Aa Umbara Sutisna-Hengki Kurniawan ditantang menuntaskan persoalan aset yang menjadi ganjalan KBB selalu gagal meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Jawa Barat.
Komisi II DPRD KBB tak henti-hentinya menyoroti persoalan aset KBB yang tak kunjung selesai.
Ketua Komisi II DPRD KBB, Sundaya mengatakan, persoalan aset hingga saat ini belum diserahkan dari Kabupaten Bandung ke KBB pascapemekaran KBB pada 2007 silam.
Persoalan itu, kerap menjadi temuan BPK. Salah satunya, kata Sundaya, soal
penyerahan aset tanah seluas 1,7 hektare yang terletak Desa Cilame. Ironisnya, aset itu secara administrasi ada, namun saat cek lapangan secara fisik tidak ada wujudnya. “Nah itu yang menjadi temuan hari ini,” ujar Sundaya, Sabtu (13/6/2020)
Persoalan itu juga, kata Sundya, tidak bisa dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Namun Pemkab Bandung Barat, harus berani menyelesaikan persoalan tersebut dengan Kabupaten Bandung.
“Akibat persoalan aset itu, KBB tidak WTP dari tahun ke tahun. Sedangkan Kabupaten Bandung tetap saja WTP” kata Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB ini.
Berdasarkan Undang-Undang (UU) Pemekaran No 12 Tahun 2007, jelas Sundaya, penyerahan aset minimal sudah diserahkan dari Kabupaten Bandung ke KBB.
Aset yang hingga saat ini masih dikuasi oleh Kabupaten Bandung juga adalah PDAM Tirtaraharja yang mengambil sumber mata air dari Sungai Cijangel Kecamatan Cisarua. Soal itu, Sundaya meminta ada ketegasan dari Pemkab Bandung Barat untuk menyelesaikan persoalan aset itu.
PR penyelesaian aset tidak hanya sampai disitu. Sundaya juga menyoroti aset kendaraan yang diserah terimakan pada tahun 2007. ” Buku Pemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tidak ada sampai hari ini dan itu jadi temuan BPK. Itu ratusan unit jumlahnya baik roda dua mau pun roda empat,” katanya. Belum lagi lanjut Sundaya, Bank Perkeriditan Rakyat (BPR) milik Kabupaten Bandung yang berdomisili di KBB. “Makanya kami akan berkoordinasi soal itu dan ini seharusnya ada kelegowoaan dari Pemerintah Kabupaten Bandung sesuai amanat undang-undang,” tandasnya. ***
