CIPENDEUY– Penyaluran 8000 paket sembako oleh Pemda Bandung Barat menjadi gonjang-ganjing. Bagaimana tidak, Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya berteriak lantaran penyaluran itu menyalahi aturan normatif.
Kenapa? Ketua Komisi II ini menilainya, tidak sesuai dengan arahan dari pemerintah pusat. Menurut Sundaya, bantuan itu seharusnya disalurkan melalui desa sesuai dengan arahan dari Kementrian Desa. “Dari kemantrian baru oleh kabupaten dan sisanya di cover oleh provinsi,” sebut Sundaya kepada redaksi, Rabu (22/4/2020).
Posisi hari ini, Sundaya mengatakan, penyaluran bantuan untuk warga yang terkena imbas Covid-19 di KBB dari desa belum jelas. Begitu juga dari kementrian belum turun ke masyarakat. “Tapi kenapa kabupaten mendahului,” tanya Sundaya.
Soal itu juga, Sundaya meminta pertanggungjawaban panitia kerja (panja) Covid-19 untuk mengawasi penyaluran bantuan tersebut. Nah, membuat Sundaya bingung, ketika dirinya mengecek kepada Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) KBB, ternyata belum mengeluarkan anggaran untuk penyaluran 8000 paket sembako. “Saya cek ke keuangan (DPKAD) ternyata belum mengeluarkan anggaran karena harus by name by adress. Yang membuat saya bertanya kenapa uang belum dikeluarkan oleh keuangan barang sudah didistribusikan, itu anggaran dari mana? Silakan cek ke keuangan kan itu tadi harus by name by adress,” kata Sundaya heran.
Pihaknya tidak ingin, wabah corona malah dijadikan ajang pencitraan golongan atau partai tertentu. “Sesuai aturan Bandung Barat harus mengeluarkan 10% dari jumlah 240 ribu masyarakat penerima bantuan. Kemarin sudah turun 8000 besok akan diturunkan lagi bantuan 20 ribu jadi mencapai 28 ribu, dan ini sudah melebih dari yang 10%,” ungkapnya.
Dewan, kata Sundaya menerima bantuan yang akan disalurkan tersebut. Namun lanjut, Sundaya, yang menjadi permasalahan mekanisme yang salah dan uangnya tidak jelas. “Ini uangnya dari siapa? Silakan cek ke keuangan. Saya khawatir ini ada permainan yang lain,” ungkapnya.
Sundaya meminta panja untuk mengawasi penggunaan anggaran penaggulangan covid-19 untuk KBB yang mencapai angka Rp 132 miliar agar bisa transfaran. “Jangan coba main-main dengan ini, negara dalam keadaan darurat oleh corona mencari keuntungan secara matrial maupun politis, ini kan uang APBD,” pungkasnya.
Seperti diketahui, Pemkab Bandung Barat mulai menyakurkan 800p paket sembako yang dilaunching melalui jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdanpak Covid-19 di Kecamatan Padalarang pada Selasa (21/4/2020). (***)
2020-04-23
