NGAMPRAH– Dampak Covid-19 sangat dirasakan masyarakat secara luas saat ini.
Tidak hanya segi kesehatan, situasi perekonomian terus menurun.
Masyarakat mulai merasakan, bagaimana ekses dari dibatasinya ruang gerak “social distancing”, usaha yang tidak lancar, gelombang buruh di rumahkan, kebutuhan akan pangan semakin dirasa sulit karena daya beli menurun.
Masalah itu, Wakil Ketua Panja DPRD KBB, Iwan Setiawan meminta Pemerintah Daerah(Pemda) Kabupaten Bandung Barat (KBB) fokus terhadap tiga prioritas saat ini.
Apa saja? Iwan mengatakan, yaitu penanganan kesehatan terkait Covid-19, penguatan jaring pengaman sosial, dan perlindungan industri dan usaha UMKM.
“Konsekuensinya pemda atau gugus tugas percepatan penanggulangan covid-19 daerah harus berani memangkas sejumlah anggaran yang dianggap kurang prioritas untuk direlokasi, termasuk menunda anggaran infrastruktur,” ujar Iwan dalam rilisnya yang diterima redaksi, Senin (13/4/2020).
Nada yang sama dilontarkan Ketua Panja DPRD KBB, Bagja Setiawan. Menurut Bagja, percepatan penanggulangan covid-19 sebagaimana dalam Perppu 1/2020 dan Perpres 54/2020, harus melakukan langkah-langkah penghematan belanja daerah untuk kegiatan-kegiatan yang bukan prioritas, dan tidak mungkin dapat dijalankan di tengah kondisi saat ini, tak terkecuali belanja infrastruktur.
Namun demikian pemda, kata Bagja, bukan serta merta menghentikan pembangunan proyek-proyek infrastruktur yang sudah direncanakan, tetapi menunda dan tidak menjadikannya prioritas tahun ini.
“Seperti kita ketahui daftar kebutuhan kita untuk penanggulangan covid-19 ini sangat panjang dan membutuhkan anggaran yang signifikan,” kata Bagja.
Di sisi lain, sambung Bagja, potensi pergeseran anggaran terbatas, apalagi dalam waktu dekat pemerintah akan mengeluarkan surat edaran baru yang spesifik memberikan arahan perubahan APBD. “Dimana mereka akan mengurangi dana transfer ke daerah, ditambah potensi pendapatan asli daerah kita juga akan mengalami penghambatan ekses dari pandemi covid-19 ini, beberapa sumber pendapatan asli daerah akan berkurang signifikan,” tuturnya.
Tidak ada cara lain, sebut Bagja, harus berani melakukan perombakan APBD yang signifikan untuk mensuport tiga fokus kegiatan dalam kondisi pandemi ini, yaitu kesehatan, jaring sosial ekonomi masyarakat, dan penyelamatan sektor usaha di daerah.
“Pinjaman daerah ke PT SMI menjadi tidak prioritas hari ini nyawa rakyat KBB lebih penting,” tegas Bagja.
Bagja mengungkapkan, mumpung proses lelang belum selesai, belum ada kontrak dengan pihak ke 3, jadi aman untuk melakukan penundaan.
Nah, soal anggaran pembayaran bunga pinjaman yang sudah dianggarkan bisa digeser ke pananganan covid-19.
“Tahun anggaran 2021 tahun recovery musibah ini jangan kemudian terhambat gara-gara beban harus mengganggarkan untuk pembayaran pokok serta bunga pinjaman ke PT SMI,” tandasnya. (***/wie)
2020-04-13
