NGAMPRAH— Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tunjukkan komitmennya cegah covid-19.
Instruksi Presiden PKS memerintahkan seluruh Anggota Legislatif Fraksi Partai Keadilan Sejahtera mulai DPR-RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan gajinya guna membantu penanggulangan wabah COVID-19.
DPD PKS Kabupaten Bandung Barat meneruskan instruksi dari DPW PKS Jawa Barat. “Maka harus segera diikuti langsung seluruh Anggota Fraksi PKS DRPD Kabupaten/Kota di seluruh Jawa Barat termasuk Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bandung Barat,” ujar Ketua Fraksi PKS DPRD KBB H. Nevi Hendri, dalam rilisnya diterima redaksi, Senin (30/3/2020).
Nevi mengatakan, alokasi gaji untuk penanganan Covid-19 di KBB dimulai pada gaji bulan Maret 2020.
Sementara itu, Ketua DPD PKS, KBB
Rismanto mengatakan, alokasi gaji tersebut dipergunakan untuk membantu penyemprotan disinfektan di tiap daerahnya. “Sekarang sudah berjalan,” kata Rismanto.
“Tentunya kami sangat antusias dengan kebijakan ini. Jelas semakin memperkuat, karena sebelum ada instruksi ini pun rekan-rekan anggota Fraksi PKS juga sudah bergerak di DAPIL-nya masing-masing membantu antisipasi COVID-19 bersama para pengurus PKS yang tersebar sampai ke pelosok KBB,” tambah Rismanto.
Ditanya mekanisme penggunaannya, Rismanto memberikan gambaran teknis pengalokasian dana hasil pemangkasan gaji para Anggota DPRD Fraksi PKS tersebut.
Dana yang terkumpul, nantinya akan digunakan untuk fasilitasi penyemprotan disinfektan ke rumah-rumah warga, masjid, dan lain sebagainya juga hal-hal mendesak lainnya terkait pencegahan penyebaran COVID-19.
Rismanto memastikan, kebijakan ini akan terus berlangsung selama masa Pandemi COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat.
“Ini akan berkelanjutan selama wabah ini masih ada. Semoga juga bisa membantu menambah pengadaan APD bagi tenaga medis serta hand sanitizer bagi masyarakat. Baru nanti kalau perkembangan kondisinya sudah membaik akan ada evaluasi tentunya,” tutur Rismanto
Pihaknya juga, kata Rismanto, menyiapkan SATGAS COVID-19 untuk menjadi tim lapangan dalam menjalankan tugas sosialisasi serta pencegahan COVID-19.
Mereka wajib memberi pemahaman kepada masyarakat terkait social distancing agar masyarakat berpartisipasi aktif mencegah penyebaran wabah ini.
Langkah ini tentu saja sangat membantu pemerintah yang sedang gencar menangani penyebaran COVID-19 termasuk di Kabupaten Bandung Barat.
“Semoga ini menambah semangat para pejuang kesehatan, selain juga memenuhi harapan masyarakat yang menantikan peran nyata partai politik dalam menanggulangi wabah ini,” tandas Ketua DPRD KBB ini. (**/wie)
Copyright secured by Digiprove 