LEMBANG– Bupati Bandung Barat Aa Umbara meminta Polda Jabar melakukan klarifikasi kepada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) terkait anggaran hibah bantuan sosial.
Menurutnya, dalam penyaluran dana bansos, pemerintah daerah sudah melangkah sesuai aturan dengan menerapkan sistem Hibah Bansos Online (HBO). “Jangan sampai nanti salah, misalkan bansos hibah itu sekian. Terus kemarin, Kepala Dinas Keuangan juga sudah menerangkan jika proses penyaluran dana hibah melalui HBO. Kalau HBO, langsung by name by address,” ujarnya.
Aa mengatakan, dokumen yang dibutuhkan kepolisian terkait dugaan tidak pidana itu juga harus jelas. Namun diakuinya, dia memang menandatangani surat keputusan (SK) hibah dan bansos meski penyalurannya diserahkan pada dinas masing-masing. “Jadi yang diminta anggaran hibah yang mana, kan secara teknis barangkali DPPKAD dan Bappeda. Kita enggak menghalang-halangi,” tambah
Pihaknya juga tak akan menghalang-halangi proses hukum yang dilakukan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Jabar. “Suratnya sudah ke bapak (bupati). Bukan bapak yang dipanggil, apapun suratnya ke bupati minta ini, minta itu. Cuma secara teknis dari dinas masing-masing dan sudah kita rapatkan, jadi istilahnya monggo lah,” tandasnya. (***)
