LEMBANG– Pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Perubahan 2019 yang dijadwal September terancam gagal. Tentunya, jika masalah pembahasan alat kelengkapan dewan (AKD) belum juga beres sesuai dengan yang dijadwalkan. Hal tersebut dikatakan Ketua Fraksi Gerindra DPRD KBB, Sundaya SP.
“Ya terancam gagal jika pertai belum menentukan unsur pimpinan juga fraksi untuk dibawa ke pembahasan AKD,” ujar Sundaya ditemui di Lembang, Kamis (29/8/2019).
Sundaya menyebutkan, akan menjadi masalah pembahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPS) yang sempat terjadi deadlock. “Karena mau tidak mau harus dibahas lagi dari awal KUA PPS perubahan dengan dewan yang baru, sedangkan ini jadwalnya sudah mepet,” tuturnya.
Sundaya yakin, pembahasan RAPBD Perubahan 2019 dengan dewan baru tidak akan terjadi dengan batas waktu bulan hingga September. “Masalahnya, waktunya bersamaan dengan pembahasan alat kelengkapan dewan, dan ini bisa terlambat,” tuturnya.
Masalah pembahasan alat kelengkapan dewan tidak bisa diburu-buru lantaran masuk dalam ranah partai. Jika partai lambat menyodorkan nama-nama yang akan menjadi unsur pimpinan dan fraksi, berpengaruh kepada pembahasan RAPBD Perubahan. “Kalau terlambat ya tidak ada pembahasan perubahan. Artinya nanti anggaran murni berjalan,” ungkapnya.
Sundaya meminta kepada tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) Pemkab Bandung Barat, bisa mengatur anggaran Rp 179 miliar yang defisit tersebut. “Tapi itu bisa berjalan kalau ada pembahasan di perubahan, tapi kan masalahnya sekarang pembahasan alat kelengkapan dewan juga belum beres, ya artinya ini terancam gagal pembahasa RAPBD Perubahan 2019,” tandasnya. ****
Copyright secured by Digiprove 