CIPENDEUY— Taryat 62, warga Kampung Cinangsih RT 01/07, Desa Nangaleng, Kecamatan Cipendeuy, Kabupaten Bandung Barat (KBB) salah satu potret kemiskinan di KBB.
Gencarnya bedah rumah di setiap kecamatan yang dilakukan langsung oleh Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna ternyata masih banyak menyisakan masalah.
Kondisi rumahnya sangat mengkhawatirkan. Putra sulungnya Ucep Sutiana 37 mengatakan, dirinya merasa tidak mampu untuk membantu orangtuanya. “Jangankan membantu merenopasi rumah. Untuk makan keseharian pun kembang kempis,” katanya kepada redaksi, Selasa (27/8/2019).
Ucep hanyalah tukang ojeg pangkalan yang penghasilan kesehariannya tidak tentu. “Kami sekeluarga sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah seperti warga yang lainnya,” katanya.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (KBB) terus menggelontorkan program bedah rumah. Program ini tidak menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) 2019 melainkan didanai dari CSR (Corporate Social Responsibility) perusahaan.
Setidaknya tahun ini sudah ada 120 unit rumah warga yang dibedah dalam kegiatan forum komunikasi pimpinan daerah (forkopimda) di setiap daerah pemilihan (Dapil).
Bupati Bandung Barat, Aa Umbara beberapa waktu lalu mengatakan, untuk 125 rumah tersebut akan mendapatkan dana bantuan sekitar Rp 25 juta setiap rumah yang tidak layak huni. “Kami mengajak para pengusaha untuk ikut serta membantu warga tidak mampu melalui bantuan CSR perusahaan untuk rutilahu. Itu sudah berjalan serta mendapat respon positif,” katanya.
Saat ini, kata Umbara, ada 24 ribu rutilahu yang harus diperbaiki dan tahun ini ditargetkan 6 ribu unit bisa diperbaiki.
Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman KBB, Rahmad Adang Syafaat mengaku sepanjang Oktober 2018 lalu, hingga saat ini sudah ada 120 perbaikan rutilahu yang anggarannya berasal dari CSR.
“Satu rumah rutilahu yang kami lakukan itu anggarannya Rp 25 juta. Kami akan terus perbaiki rumah tak layak huni sepanjang masih ada bantuan yang kami terima,” kata Adang.
Pemkab Bandung Barat mencatat ada sebanyak 24 ribu rumah di KBB yang tidak layak huni. Tetapi, jumlah tersebut, Adang menyebut tidak selalu mengandalkan bantuan dari CSR melainkan ada pula dari APBD.
Sejumlah pengusaha yang memberikan bantuan CSR rutilahu bervariatif, mulai anggaran yang diperuntukkan pembenahan satu unit, dua unit, lima unit, 10 unit, hingga 20 unit rutilahu tergantung perusahaannya.
“Sekarang sudah ada 20 perusahaan yang membantu. Kami juga akan dapat bantuan dari APBN yang tengah tahap proses dan Insya Allah cair di akhir Maret. Tahun ini pun bantuan dari APBN itu untuk 6 ribu rutilahu, dan APBD untuk 200 rumah yang nominalnya sama Rp 25 juta. Pemkab juga memberikan kemudahan kepada pengusaha yang menyumbangkan bantuan untuk program rutilahu, yakni dengan membebaskan biaya perizinan-perizinan dan pelayanan yang cepat,” pungkasnya. ****
