NGAMPARAH– Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat diusulkan dewan jadi dinas. Alasannya, agar lebih fokus dalam menangani Pendapatan Asli Daerah (PAD). Jika dilihat dari segi PAD sudah cukup signifikan dengan pendapatan yang mencapai di atas Rp 500 miliar setiap tahun.
“Dengan adanya dinas khusus menangani PAD, tentu akan terkelola dengan baik karena akan lebih fokus, ujar Wakil Ketua DPRD KBB, Sunarya Erawan di Padalarang, Minggu (28/7/2019).
Apih sapaan–akrabnya menyebutkan, memiliki potensi sangat besar sehingga sumber PAD baru bisa digali dengan baik dan maksimal. “PAD ini harus terus digali sehingga bisa memunculkan sumber-sumber pendapatan baru. Makanya usulan dinas baru ini begitu penting,” ujarnya.
Apih berharap, usulan ini mendapatkan respon positif dari Bupati Bandung Barat, Aa Umbara Sutisna. Sehingga terkait pembentukan Perda tu bisa langsung datang dari inisiatif eksekutif.
“Yang jelas, terkait usulan dinas baru ini, saya harapkan Pak Bupati menyambut dengan baik. Mudah-mudahan saja usulan ini bisa diterima dengan baik,” kata Apih yang juga terpilih kembali menjadi Anggota DPRD KBB periode 2019-2024.
Seperti diketahui, PAD KBB pada 2019 ditarget mencapai Rp 581 miliar. Target itu didominasi dari sektor pajak hotel, restoran, dan objek wisata di Kawasan Bandung Utara (KBU).
Adapun beberapa item pajak yang potensial seperti pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, mineral bukan batuan dan logam, parkir, air tanah, bumi dan bangunan, dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Untuk pajak BPHTB PBB, kontribusi terbesar berada di kawasan padat penduduk dan lokasi yang memiliki nilai jual tinggi. (***)
Copyright secured by Digiprove 