NGAMPRAH– Masalah sampah dan minimnya trotoar menjadi kendala KBB mendapatkan piala Adipura. Dua kriteria tersebut menjadi poin penting dalam mendukung terwujudnya kebersihan dan keindahan kota.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup KBB Apung Hadiat Purwoko membenarkan, jika Bandung Barat sulit mendapatkan Adipura lantaran persoalan sampah dan minimnya trotoar. Kedua hal itu menjadi bagian dari penilaian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup.
Inti dari penilaian Adipura yaitu kebersihan dan penghijauan lingkungan. Namun soal pengangkutan sampah, Pemkab masih memiliki keterbatasan armada dan personel, sedangkan untuk keberadaan trotoar, masih terkendala lahan.
“Sebetulnya pembenahan dari berbagai sektor dilakukan bekerja sama dengan dinas-dinas terkait. Persoalan sampah dan trotoar ini hal yang memang menjadi kendala dalam mendapatkan Adipura” ujarnya, Rabu (12/12/2018).
Menurut Apung, minimnya armada dan personel pengangkut sampah sebenarnya bisa diatasi jika setiap pemerintah desa mengelola sampah secara mandiri. Hal itu bisa dilakukan dengan membentuk badan usaha milik desa yang unit usahanya bergerak di bidang pengelolaan sampah.
Dengan membuat bank sampah misalnya, sampah rumah tangga bisa dikumpulkan oleh masyarakat kemudian dijual oleh Bumdes. Dengan demikian, hal itu juga akan menguntungkan masyarakat dari sektor ekonomi.
“Saat ini kami masih konsolidasi dengan sejumlah pemerintah desa mengenai hal ini. Rencananya, mereka akan diajak studi banding ke luar daerah yang sudah berhasil mengelola bank sampah,” kata Apung.
Dia menambahkan, KBB mulai tahun lalu mengikuti penilaian prapemantauan Adipura yang digelar Kementerian Lingkungan Hidup. Menurut dia, Adipura bukanlah tujuan utama, tetapi hal itu mendorong Pemkab untuk berbenah diri serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan.
“Adipura ini bukan tujuan utama, tetapi dengan ikut lomba ini, setidaknya kami tahu apa saja yang harus dibenahi untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan lingkungan,” tuturnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas UPT Kebersihan KBB Rudi Huntadi mengakui, saat ini baru 10 dari 16 kecamatan yang terlayani pengangkutan sampah. Dari 10 kecamatan tersebut, hanya satu atau beberapa titik yang terlayani.
Wilayah selatan, seperti Rongga, Gununghalu, dan Sindangkerta hingga kini belum terlayani pengangkutan sampah. Akibatnya, masyarakat setempat mengelola sampah secara mandiri dengan cara ditimbun.
Agar pengangkutan sampah bisa optimal, menurut Rudi, tentu harus didukung dengan penambahan anggaran. Saat ini, anggaran operasional per tahun sekitar Rp 14 miliar untuk BBM, pemeliharaan, termasuk gaji pegawai.
“Karena tambahan anggaran ini sangat berdampak positif untuk mengoptimalkan kinerja di lapangan,” tandasnya. (***)
Copyright secured by Digiprove 